SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.353/SJ.5/X/2024

JAKARTA, (7/10)- Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE) akan menggelar “Marine Spatial (MSP) Forum” ke-6 di Bali. Gelaran tahun ini menjadi kali pertama penyelenggaraan MSP Forum di negara Asia, setelah sebelumnya selalu dilaksanakan di Benua Eropa.

Forum Perencanaan Ruang Laut internasional ini akan dilaksanakan mulai tanggal 8 - 11 Oktober 2024 di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini akan menjadi wadah diskusi dan berbagi informasi para pemangku kepentingan terkait pengalaman dalam perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan di berbagai negara.

“Kita patut berbangga bahwa Indonesia menjadi tempat pertama diselenggarakannya forum ini diluar Eropa, KKP mewakili Indonesia akan berbagi informasi dan pengalaman pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dengan Ekonomi Biru,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo pada keterangan tertulis di Kantor Pusat KKP.

MSP Forum akan diikuti oleh 115 peserta dari 51 negara dari yang terdiri dari berbagai unsur dan berasal dari berbagai benua, mulai dari pemerintah, LSM, hingga pelaku usaha sektor swasta. Melalui pertemuan ini, para praktisi diharapkan akan berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi untuk penguatan perencanaan ruang laut yang terkait 3 pilar tematik yang diusung pada tahun ini. 

Tema yang diusung tahun ini sejalan dengan upaya yang dilakukan KKP dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan penerapan perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia. Tidak hanya mengeluarkan regulasi, perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia juga didukung dengan hadirnya neraca sumber daya laut.

“Pertemuan ini juga akan menjadi ajang berbagi informasi pengalaman terkait implementasi MSP di level global, seperti implementasi Ocean Big Data dan Ocean Accounting,” ujar Victor.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Khusus Menteri bidang Tugas Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto menjelaskan bahwa penataan tata ruang laut menjadi salah satu upaya KKP dalam pengelolaan ruang laut berkelanjutan sesuai dengan visi KKP yang dinakhodai Menteri Trenggono pada program Ekonomi Biru. Penataan ruang laut sangat penting dalam pengelolaan ruang laut serta sumber daya kelautan untuk menyelaraskan kesejahteraan tanpa melupakan aspek ekologi.

“Sesuai dengan visi Bapak Trenggono, implementasi program Ekonomi Biru di Indonesia berfungsi untuk menyelaraskan aspek ekonomi dan ekologi. Penataan ruang laut juga penting untuk menjaga harmonisasi dalam pemanfaatan ruang laut dan menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan,” kata Doni.

Sebagai informasi, Marine Spatial Planning (MSP) Forum merupakan forum internasional yang menjadi wadah berkumpulnya para praktisi dalam membahas pengelolaan ruang laut yang diselenggarakan secara konsisten sejak tahun 2018. Pelaksanaan MSP Forum sebelumnya dilaksanakan di Belgia, Prancis, Vigo, Latvia, dan Barcelona.

Dalam acara yang akan dilaksanakan hingga 11 Oktober ini akan dibahas berbagai topik terkait perencanaan tata ruang laut, seperti integrasi lintas sektor dalam perencanaan tata ruang laut, mulai dari penerapan pendekatan berbasis ekosistem, hingga keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang laut.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI